Pemberhentian Kurikulum 2013

Pemberhentian Kurikulum 2013

Tanggal 05 Desember 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 selanjutnya diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sejak Juli 2013 telah menerapkannya.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten bertanggung jawab membiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika akan memaksakan melanjutkan Kurikulum 2013.  “Sejauh ini, hanya sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 yang dijadikan percontohan akan dibiayai Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sekolah yang ikut-ikutan jangan sampai membebankan biaya kepada orangtua murid,” kata Iwan, di Jakarta, Senin (29/12).

Pengagas Indonesia Mengajar ini menjelaskan, bagi sekolah angkatan pertama yang masih menjalankan kurikulum ini evaluasi akan terus dilakukan. Dia memerintahkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud yang akan melakukan evaluasi. Mengenai kritik sekolah menerapkan dua kurikulum yakni kurikulum 2013 dan KTSP, Anies menjelaskan, hal itu tidak melanggar konstitusi.

Banyak sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013. Ada yang berkata bahwa kurikulum 2013 akan di hapuskan, apakah berita itu benar ? Ada yang mengatakan kurikulum 2013 diberhentikan, karena fasilitas di sekolah yang belum memadahi. Dan ada juga yang berkata dikarenakan sistem penilaian yang sulit untuk diketahui oleh wali murid.

Ada wali murid yang mendukung dengan adanya Kurikulum 2013, karena dapat membuat siswa menjadi mandiri.  Kemudian, dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran murid aktif.  Guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar.

Meski demikian, kurikulum 2013 juga memiliki sisi negatif. Pertama, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju. Dan gurunya punya semangat belajar tinggi, masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses. Kedua, berharap proses pembelajaran lebih leluasa tapi ada penambahan jam pelajaran.

Yang penting, Kemendikbud tetap memonitor dan mengkontrol dengan baik pelaksanaan keduanya. Bahkan pada 2004 lalu Anies mengungkapkan Indonesia menerapkan dua kurikulum. “Sebetulnya tidak apa-apa ada dua kurikulum karena kita juga pernah pakai dua kurikulum. Toh ujungnya adalah perbaikan kurikulum juga,” ucapnya.